Ditlakerma Dikti Gelar Bimtek Kerjasama

| 11-11-2014   15:44:29 WIB | dilihat 847 kali

Sebanyak 50 peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera dan Pulau Jawa termasuk (Universitas Ubudiyah Indonesia di dalamnya) hadir pada kegiatan Bimbingan Teknis Kerjasama  yang digelar Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) pada 21-22 Oktober 2014 di Grand Swissbell Hotel, Medan.

Prof Marsudi dari Universitas Gajah Mada (UGM) memaparkan tentang panduan penyelenggaraan kerjasama di tingkat Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 tahun 2014. Pada prinsipnya, kata Marsudi, PT dibenarkan mengadakan kerjasama dengan PT lainnya di Luar Negeri, institusi usaha dan perorangan. Sementara itu, tujuan utama yang harus dicapai dari adanya kerjasama ini adalah peningkatan daya saing bangsa.

Marsudi juga menjelaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) itu baru diakatakan sah jika ditandatangani oleh Rektor untuk tingkat Universitas dan Ketua bagi sekolah tinggi serta Direktur bagi akademi. Sedangkan untuk nota kesepakatan (MoA) dalam format yang lebih detil dan implementatif, hal itu boleh ditandatangani oleh Dekan maupun Ketua Program Studi.

Pembicara lainnya, Prof Suminar Setiati Ahmadi PhD mengingatkan perguruan tinggi di Indonesia perlunya hati-hati dalam menggelar program joint degree, double degree, maupun twinning. Karena program-program tersebut jika lulusannya tidak diakui oleh Ditjen Dikti maka akan menimbulkan masalah nantinya. Dia mencontohkan beberapa program pascasarjana Luar Negeri yang diselenggarakan dalam tempo satu tahun. Masalahnya muncul ketika ijazah mahasiswa dari program tersebut dilakukan penyetaraan ke Ditjen Dikti. Seringkali program semacam ini tidak dapat disetarakan dengan program S2 di Indonesia.

Oleh Karena itu, Suminar menyarakan agar PT melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap sistem pendidikan di negara tujuan kerjasama. Misalnya, jika ingin membangun kerjasama dengan Australia. Maka harus dilihat dulu Sistem Pendidikan dan Kualifikasi yang berlaku di negera tersebut. Dengan begitu, risiko tidak dapat disetarakan di Ditjen Dikti dapat diminimalisir.  Suminar juga menjelaskan bahwa untuk pembukaan program Double Degree dan Joint persyaratannya adalah Program Studi yang berakreditasi minimal B dan harus mengajukan surat persetujuan ke Ditjen Dikti sebelum program itu dilaksanakan.

Bukan Apple to Apple

Pada kesempatan yang sama Prof Ir Liliek Sulistyowati PhD Head of Double Degree Program Unversitas Brawijaya Malang membeberkan sejumlah pengalaman Unibraw dalam menjalankan program Double Degree. Belanda, Taiwan dan Thailand adalah tiga diantara program double degree yang telah dijalankan Unibraw. Prof Liliek juga memaparkan bahwa universitasnya sudah membangun program tersebut sejak tahu 1990-an sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang double degree.

Diakuinya, ada banyak manfaat yang didapat oleh universitas, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan program tersebut. Dia juga menegaskan bahwa prinsip kerjasama yang dibangun dengan universitas mitra di luar negeri haruslah bersifat timbal balik (reciprocal). Sekalipun tidak dalam bentuk apple to apple, paling tidak universitas mitra di luar negeri juga bersedia mengirimkan mahasiswanya atau staf untuk kegiatan-kegiata yang dilakukan universitas mitra di Indonesia.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Hadis-hadis pilihan
" Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid. (HR. Abu Dawud) "